IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA JAKARTA TAHUN 2022 – 2024

Andika, Muhammad (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA JAKARTA TAHUN 2022 – 2024. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

	Text (COVER) File 00.pdf - Accepted Version Download (523kB)
	Text (BAB I-III) File 01. Bab 1-3 .pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (487kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) File 02. Bab 4 .pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy
	Text (BAB V) File 03. Bab 5 .pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 04. Daftar Pustaka .pdf - Accepted Version Download (117kB)
	Text (LAMPIRAN) File 05. Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (6kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Jakarta pada tahun 2022-2024. Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi telah mengubah cara pemerintah memberikan layanan publik. Program IKD ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Namun, meskipun kebijakan ini menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kesenjangan data antar instansi masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi, tantangan yang muncul selama implementasi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, termasuk komunikasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan IKD memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, implementasinya masih terkendala oleh berbagai masalah, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, masalah akses teknologi di daerah-daerah tertentu, dan masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi, penyempurnaan infrastruktur digital, dan peningkatan kemampuan pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan kesuksesan kebijakan IKD di masa depan. This study aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Jakarta from 2022 to 2024. In the rapidly advancing digital era, technology has transformed the way the government provides public services. The IKD program is expected to improve the efficiency, accuracy, and accessibility of population administration services. However, despite the numerous benefits the policy offers, challenges such as limited digital infrastructure, low digital literacy among the public, and data discrepancies between agencies remain significant barriers. This research adopts a qualitative approach, gathering data through interviews and document analysis. The primary focus of the study is to identify the extent to which this policy can enhance the quality of administrative services, the challenges encountered during its implementation, and recommendations for improvement. The study also examines factors influencing the policy's success, including inter-agency communication, resource availability, implementer disposition, and the existing bureaucratic structure. The results indicate that while the IKD policy has great potential to improve public service efficiency, its implementation faces several issues, such as insufficient public outreach, technology access challenges in certain areas, and coordination problems between government agencies. Therefore, improving communication, refining digital infrastructure, and enhancing the capabilities of policy implementers are crucial to ensuring the future success of the IKD policy.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	Identitas Kependudukan Digital, Layanan Publik, Implementasi Kebijakan, Infrastruktur Digital, Koordinasi Antar Instansi.
Subjects:	Political Science > Political science (General) Political Science > Public Policy Service Quality Thesis > Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Muhammad Andika
Date Deposited:	21 May 2025 00:22
Last Modified:	21 May 2025 00:22
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/11632

Actions (login required)

View Item