DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA TERHADAP NARASI PELANGGARAN HAM PAPUA DI PUBLIK INTERNASIONAL PERIODE 2022-2025

Azhri, Rerayu Fadillah (2026) DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA TERHADAP NARASI PELANGGARAN HAM PAPUA DI PUBLIK INTERNASIONAL PERIODE 2022-2025. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

	Text (COVER) COVER .pdf - Accepted Version Download (883kB)
	Text (BAB I-III) BAB I-III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (557kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (200kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (784kB) | Request a copy

Abstract

Isu pelanggaran HAM di Papua salah satu sorotan utama yang konsisten diangkat oleh aktor internasional, khususnya negara-negara Pasifik di berbagai publik internasional periode 2022-2025. Isu Papua ini berkembang dari persoalan domestik menjadi persoalan internasional yang secara langsung mempengaruhi posisi dan citra indonesia yang menantang upaya pemerintah dalam menjaga citra sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM. Merespons situasi ini, Indonesia tidak semata mengandalkan pendekatan keamanan atau klarifikasi diplomatik formal, melainkan mengembangkan strategi diplomasi publik melalui berbagai instrumen, seperti diplomasi budaya, diplomasi digital, diplomasi olahraga, dan kerja sama pembangunan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Kementerian Luar Negeri dan Komnas HAM Perwakilan Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia dijalankan secara terintegrasi dan non konfrontatif dengan menekankan narasi positif. Strategi ini tidak bertujuan membantah isu HAM Papua, melainkan mengelola persepsi internasional dan membangun kepercayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi instrumen diplomasi publik didukung pembagian peran antara Kemlu dan Komnas HAM berkontribusi dalam memperkuat posisi dan legitimasi Indonesia di publik HAM internasional.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	Diplomasi publik, Hak Asasi Manusia, Papua, Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Subjects:	Political Science > International Relations Thesis > Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Rerayu Fadillah Azhri
Date Deposited:	11 Feb 2026 01:15
Last Modified:	11 Feb 2026 01:15
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/13006

Actions (login required)

View Item