Analisis Hambatan Politik Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Oleh PBB Pada Konflik Suriah 2011-2020

Cahyani, Kini Noor (2026) Analisis Hambatan Politik Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Oleh PBB Pada Konflik Suriah 2011-2020. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

	Text (Cover) 00. Cover.pdf - Accepted Version Download (502kB)
	Text (Bab 1-3) 01. BAB I-III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
	Text (Bab IV) 02. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy
	Text (Bab V) 03. BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (13kB) | Request a copy
	Text (Bab Daftar Pustaka) 04. BAB Daftar Pustaka.pdf - Accepted Version Download (84kB)
	Text (Bab Lampiran) 05. Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (46kB) | Request a copy

Abstract

Konflik Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam skala masif, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat utama dalam menjaga perdamaian dan menegakkan HAM, menghadapi berbagai keterbatasan dalam merespons pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan politik yang dihadapi PBB, khususnya melalui Dewan Keamanan PBB, dalam upaya penegakan HAM pada konflik Suriah periode 2011–2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen resmi PBB, resolusi dan pernyataan Dewan Keamanan, laporan organisasi internasional, serta publikasi dari lembaga hak asasi manusia dan jurnal akademik. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, dinamika politik, serta faktor-faktor struktural yang menghambat efektivitas PBB dalam penegakan HAM di Suriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama PBB dalam penegakan HAM di Suriah bersumber dari dinamika politik Dewan Keamanan PBB. Penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap, terutama Rusia dan Tiongkok, menciptakan kebuntuan (deadlock) institusional yang menghalangi pengesahan resolusi koersif, termasuk sanksi internasional dan rujukan kasus Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, kepentingan geopolitik negara-negara besar menyebabkan isu pelanggaran HAM dipolitisasi, sehingga keputusan Dewan Keamanan lebih mencerminkan kompromi kepentingan nasional daripada perlindungan HAM secara universal. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip Responsibility to Protect (RtoP) tidak dapat diimplementasikan secara efektif akibat perbedaan interpretasi mengenai kedaulatan negara dan legitimasi intervensi internasional.Meskipun PBB tetap berperan dalam aspek normatif dan kemanusiaan, seperti dokumentasi pelanggaran HAM dan koordinasi bantuan kemanusiaan, peran tersebut belum mampu menghasilkan akuntabilitas hukum yang nyata bagi pelaku pelanggaran HAM. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan PBB dalam konflik Suriah terutama disebabkan oleh hambatan politik struktural dalam sistem internasional, yang mencerminkan dominasi kepentingan negara-negara besar dalam mekanisme Dewan Keamanan PBB. Kata kunci: Dewan Keamanan PBB, hak veto, hambatan politik, pelanggaran HAM, konflik Suriah.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	Dewan Keamanan PBB, hak veto, hambatan politik, pelanggaran HAM,konflik Suriah.
Subjects:	Social Sciences > Social Sciences (General) Political Science > International Relations
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Kini Noor Cahyani
Date Deposited:	03 Mar 2026 02:00
Last Modified:	03 Mar 2026 02:00
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/13290

Actions (login required)

View Item