STRATEGI DIPLOMASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENANGANAN ILLEGAL VESSEL VIETNAM DI PERAIRAN LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2014 – 2019

Wardhanti, Indri Sukma (2023) STRATEGI DIPLOMASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENANGANAN ILLEGAL VESSEL VIETNAM DI PERAIRAN LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2014 – 2019. Tugas Akhir (S1) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.

Preview	Text (Cover) 00.Cover.pdf - Submitted Version Download (305kB) | Preview
	Text (BAB I-III) 01. BAB.I-III.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (529kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 02.BAB.IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 03.BAB V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (44kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (161kB) | Preview
	Text (Daftar Lampiran) Daftar Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (4kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya strategi Diplomasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terhadap penanganan illegal vessel Vietnam di Perairan Laut Natuna Utara dari tahun 2014 – 2019. Data yang digunakan adalah data dokumentasi perjanjian dan hasil laporan berkala, perjanjian kesepakatan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai objek penelitian. Angka pelanggaran Illegal Vessel Vietnam ini dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019 terbilang menurun tetapi tetap dominan di Perairan Laut Natuna Utara. Dalam kasus yang ditemukan adalah adanya overlapping area menjadi masalah utama dalam sengketa ini sehingga tidak ada solusi peraturan resmi dari pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Vietnam. Maka di sepanjang perbatasan perairan ini hanya diawasi dengan Coast Guard Vietnam dan Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanah United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) pasal 74 ayat 3, disebutkan bahwa negara yang bersengketa harus melakukan Provisional Arrangement terkait overlapping area. Oleh sebab ini peran Kemenlu RI diperlukan untuk proses diplomasi terkait kasus illegal vessel Vietnam.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	Diplomasi, Vietnam, Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Subjects:	Political Science > Political science (General) Political Science > National Security Thesis > Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Indri Sukma Wardhanti
Date Deposited:	20 Jun 2023 02:04
Last Modified:	20 Jun 2023 02:04
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/7768

Actions (login required)

View Item