PRO KONTRA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46/2013 DALAM RANGKA KEBERPIHAKAN TERHADAP UMKM TAHUN 2015 - 2016

Johannes, Rene (2016) PRO KONTRA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46/2013 DALAM RANGKA KEBERPIHAKAN TERHADAP UMKM TAHUN 2015 - 2016. Universitas Bakrie, Jakarta. (Unpublished)

[thumbnail of pdf] Text (pdf)
07-2017 LAPORAN AKHIR PENELITIAN-BKD GANJIL_2017sent.pdf
Restricted to Registered users only

Download (709kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi apakah penerapan PPh final 1% terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun adalah tepat jika hanya dilihat dari sisi kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi UMKM perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka. Metode penelitian yang diterapkan adalah menggunakan studi literatur yang bersifat kualitatif deskriptif. Melalui berbagai data dan informasi yang terkait dengan keberhasilan dan kegagalan di berbagai negara yang telah menerapkan PP46/2013, dengan demikian dapatlah diketahui dari berbagai pihak yang pro maupun yang kontrak terhadap hasil dari penerapan PP46/2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kelompok ini, konsep self – assesment yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistim self – assesment yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Semangat pemerintah mengejar target penerimaan negara lebih dominan terlihat dalam penerbitan PP No. 46 Tahun 2013. Jadi, sekadar memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang. Tidak tampak jelas dalam rangka mendorong UMKM mudah dalam akses ke sektor keuangan, permodalan dan kredit perbankan.

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: PPh Final, Kepatuhan UMKM, Self Assessment, Penerimaan Pajak Meningkat
Subjects: Accounting > Public Accountability
Accounting > Tax Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Akuntansi
Depositing User: Ahmad Yani
Date Deposited: 03 Apr 2017 04:54
Last Modified: 03 Apr 2017 04:54
URI: http://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/644

Actions (login required)

View Item View Item