Strategi Komunikasi Pertamina dalam Advokasi Kebijakan ke Pemerintah: Studi Kasus Program Integrasi Bisnis Hilir Fase-1

Paluseri, Andi Hendra (2026) Strategi Komunikasi Pertamina dalam Advokasi Kebijakan ke Pemerintah: Studi Kasus Program Integrasi Bisnis Hilir Fase-1. Tesis (S2) - thesis, Universitas Bakrie.

[thumbnail of Cover] Text (Cover)
00.Cover.pdf - Accepted Version

Download (332kB)
[thumbnail of BAB I-III] Text (BAB I-III)
01.BAB I-III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (533kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
02.BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (512kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
03.BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (223kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
04.DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (158kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
05.LAMPIRAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi Pertamina dalam melakukan advokasi kebijakan kepada pemangku kepentingan pemerintah terkait Program Integrasi Bisnis Hilir Fase-1. Secara khusus, penelitian menganalisis proses perumusan pesan advokasi, pemetaan pemangku kepentingan dan pemilihan kanal komunikasi, serta pembangunan legitimasi, pengelolaan hambatan komunikasi, dan evaluasi komunikasi advokasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposif sebanyak tujuh orang yang terdiri atas empat pejabat internal Pertamina, dua pejabat pemerintah, dan satu praktisi komunikasi. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan diperiksa keabsahannya melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan advokasi Pertamina dirumuskan melalui proses yang terencana, terkoordinasi, dan berbasis bukti. Proses tersebut mencakup penetapan tujuan komunikasi, pembagian peran komunikator, serta penyusunan message house, Communication Package, pesan kunci, talking points, FAQ, dan data pendukung lintas fungsi. Pesan advokasi menghubungkan integrasi bisnis hilir dengan efisiensi, tata kelola, ketahanan energi, kesinambungan pelayanan, kepatuhan regulasi, dan agenda penyederhanaan BUMN. Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan secara dinamis berdasarkan isu, perizinan, kewenangan, risiko, dan kebutuhan keputusan. Kanal komunikasi yang digunakan merupakan kombinasi surat resmi, audiensi pimpinan, rapat koordinasi, rapat teknis, konsultasi bilateral, FGD, penyampaian dokumen, dan komunikasi publik untuk membentuk konteks kebijakan yang mendukung. Legitimasi program dibangun dengan menunjukkan kesesuaian antara tujuan korporasi, kebijakan pemerintah, dan kepentingan publik. Hambatan utama komunikasi meliputi fragmentasi kewenangan, perbedaan interpretasi regulasi, banyaknya izin dan entitas, perubahan data, pelibatan pemangku kepentingan yang berjalan secara paralel, pesan yang terlalu teknis, serta isu eksternal. Hambatan tersebut dikelola melalui Task Force Perizinan, kajian hukum, repositori terintegrasi, issue tracker, dry run, pembaruan berkala, penetapan juru bicara, dan mekanisme eskalasi. Penelitian ini menghasilkan model komunikasi advokasi delapan tahap yang mengintegrasikan identifikasi isu, pemetaan pemangku kepentingan, penyusunan pesan, tata kelola komunikasi, penyiapan komunikator, pelibatan multilevel, tindak lanjut, dan evaluasi berbasis hasil. Penelitian menyimpulkan bahwa komunikasi advokasi pada BUMN bukan sekadar upaya membujuk pemerintah, melainkan proses tata kelola terintegrasi untuk membangun kesamaan pemahaman, mengurangi ketidakpastian, mengintegrasikan umpan balik, dan membentuk legitimasi melalui konsistensi antara pesan, data, tindakan, dan kepentingan publik.

Item Type: Thesis (Tesis (S2) - )
Uncontrolled Keywords: komunikasi strategis, komunikasi advokasi kebijakan, hubungan pemerintah, pemetaan pemangku kepentingan, legitimasi organisasi
Subjects: Social Sciences
Thesis > Thesis (S2)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Depositing User: Andi Hendra Paluseri
Date Deposited: 22 Aug 2026 03:35
Last Modified: 22 Aug 2026 03:35
URI: https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/14001

Actions (login required)

View Item View Item