IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025: STUDI MODEL KEBIJAKAN

Widyawati, Dini (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025: STUDI MODEL KEBIJAKAN. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

	Text (COVER) 00.Cover.pdf.pdf - Accepted Version Download (276kB)
	Text (BAB I-III) 01. BAB I-III.pdf.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (419kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 02. BAB IV.pdf.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 03. BAB V.pdf.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04. BAB Daftar Pustaka.pdf.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 05. Lampiran.pdf.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik mendorong pemerintah melakukan penyesuaian dalam administrasi perpajakan, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui perdagangan dengan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025 berdasarkan perspektif Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak (DJP/KPP), marketplace/Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), dan pelaku UMKM online dalam mendukung penyederhanaan mekanisme pemungutan pajak, kepatuhan hukum, serta upaya mempersempit celah pajak pada perdagangan digital, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terbatas. Analisis data menggunakan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, sedangkan model Edwards III digunakan sebagai kerangka analisis yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025 berpotensi menyederhanakan mekanisme pemungutan melalui sistem elektronik dan meningkatkan keterlihatan transaksi digital. Namun, kemudahan tersebut bergantung pada kejelasan informasi mengenai mekanisme pemungutan, nominal dan dasar pemotongan, serta kewajiban setelah pemungutan. Pemungutan yang lebih terstruktur dapat mendukung kepatuhan, tetapi tidak secara otomatis menjamin kepatuhan karena pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tetap diperlukan. Implementasi juga dapat mendukung upaya mempersempit celah pajak melalui peningkatan keterlacakan transaksi pada platform, meskipun aktivitas perdagangan di luar marketplace masih menjadi tantangan. Berdasarkan model Edwards III, komunikasi merupakan faktor yang paling menonjol, disertai kebutuhan terhadap sumber daya yang memadai, disposisi yang mendukung, serta struktur dan pembagian peran yang jelas. Kata kunci: PMK Nomor 37 Tahun 2025, implementasi kebijakan, Edwards III, marketplace, UMKM online, perpajakan digital

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	PMK Nomor 37 Tahun 2025, implementasi kebijakan, Edwards III, marketplace, UMKM online, perpajakan digital
Subjects:	Accounting > Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) > Taxation (Perpajakan) Thesis > Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Akuntansi
Depositing User:	Dini Widyawati
Date Deposited:	22 Sep 2026 08:12
Last Modified:	22 Sep 2026 08:12
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/15073

Actions (login required)

View Item