ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR IMO DALAM TATA KELOLA PELABUHAN DI INDONESIA TAHUN 2020–2025

Dewi, Dinda Chintya Mutiara (2026) ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR IMO DALAM TATA KELOLA PELABUHAN DI INDONESIA TAHUN 2020–2025. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

	Text (Cover) 00 COVER.pdf - Accepted Version Download (542kB)
	Text (BAB I - III) 01 BAB I - III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 02 BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (356kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 03 BAB V .pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (110kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04 DAFTAR PUSTAKA .pdf - Accepted Version Download (108kB)
	Text (Lampiran) 05 LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (81kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi standar International Maritime Organization (IMO) dalam tata kelola pelabuhan Indonesia pada periode 2020–2025, dengan fokus pada Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. Sebagai negara kepulauan dan anggota IMO, Indonesia berkewajiban menyelaraskan tata kelola pelabuhan dengan standar internasional. Penelitian ini bertujuan menilai kepatuhan Indonesia terhadap rezim maritim internasional melalui implementasi standar IMO, dengan membedakan kepatuhan formal dan substantif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif berbasis data sekunder. Kerangka analisis menggabungkan Neoliberal Institutionalism (Keohane, 1984), Teori Rezim Internasional (Krasner, 1983), dan Teori Implementasi Edwards III (1980) yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan formal Indonesia tergolong kuat melalui ratifikasi konvensi IMO dan penerjemahannya ke dalam UU NO 66 TAHUN 2024.. Ketiga pelabuhan telah menerapkan standar keamanan, namun Tanjung Priok dan Tanjung Perak menunjukkan implementasi yang lebih maju dibandingkan Belawan yang masih terkendala komunikasi publik. Faktor penghambat utama meliputi sosialisasi tidak merata, keterbatasan sumber daya, variasi komitmen aktor, dan kompleksitas koordinasi antarlembaga. Penelitian menyimpulkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap rezim maritim internasional berada pada tingkat menengah: kuat secara regulasi namun belum merata secara operasional. Efektivitas standar IMO sangat bergantung pada kapasitas domestik dan mekanisme kelembagaan di tingkat pelabuhan.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	IMO, Tata Kelola Pelabuhan, Kepatuhan, ISPS Code, Rezim Internasional, Indonesia
Subjects:	Political Science and International Relations > International organization (Teori dan konsep organisasi internasional) Thesis > Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Dinda Chintya Mutiara Dewi
Date Deposited:	19 Oct 2026 09:44
Last Modified:	19 Oct 2026 09:44
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/15298

Actions (login required)

View Item