Analisis Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Kebebasan Berpendapat dan Perspektif Hukum Internasional

Sari, Putri Intan (2022) Analisis Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Kebebasan Berpendapat dan Perspektif Hukum Internasional. Tugas Akhir (S1) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.

Preview	Text (Cover) 00. Cover.pdf - Submitted Version Download (153kB) | Preview
	Text (Bab I-III) 01. BAB I-III.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (Bab IV) 02. BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy
	Text (Bab V) 03. BAB V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (42kB) | Request a copy
Preview	Text (Daftar Pustaka) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (222kB) | Preview
	Text (Lampiran) 05. LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (83kB) | Request a copy

Abstract

Diberlakukannya War on Drugs di Filipina sejak terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai presiden telah menjadi perhatian dunia karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditemukan dalam proses pelaksanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyiksaan yang terjadi selama War on Drugs berlangsung berdasarkan hukum internasional dan dikaitkan dengan konsep human security dan konsep hak asasi manusia, serta menilai kebebasan berpendapat warga Filipina terkait War on Drugs. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Filipina di bawah kepemimpinan Duterte tidak mematuhi United Nations Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) dan terlambat untuk menetapkan Commission on Human Rights of The Philippines (CHRP) sebagai lembaga yang menjalankan National Prevention Mechanism sesuai dengan Optional Protocol Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), meskipun CHRP nyatanya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. International Criminal Court (ICC) juga mengakui adanya tindak penyiksaan yang ditemukan dalam War on Drugs di Filipina termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Hanya saja setelah preliminary examination dilakukan, kasus penyiksaan yang ada tidak memenuhi standar kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh ICC. Dikarenakan banyaknya pro dan kontra dalam implementasi kebijakan War on Drugs, peneliti juga melihat bahwa pemerintah membatasi hak warganya dalam menyampaikan kritik dan saran, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Duterte juga melanggar HAM terkait kebebasan berpendapat.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	Duterte, Filipina, kebebasan berpendapat, penyiksaan, war on drugs
Subjects:	Law > Human Rights Political Science > International Studies Political Science > International law Political Science > International Relations Thesis > Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Putri Intan Sari
Date Deposited:	26 Jan 2022 14:35
Last Modified:	26 Jan 2022 14:35
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/5645

Actions (login required)

View Item