Kebijakan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing yang Dilakukan Oleh Menteri-Menteri Pada Periode Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2024

Ariefanti, Calista Paramesti (2026) Kebijakan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing yang Dilakukan Oleh Menteri-Menteri Pada Periode Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2024. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

	Text (Cover) 00. Cover.pdf - Accepted Version Download (457kB)
	Text (BAB I-III) BAB I-III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (345kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (170kB)
	Text (Lampiran) 05 LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (81kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritim seluas 5,8 juta km² menghadapi ancaman serius berupa praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), yang merugikan negara secara ekonomi, mengancam kesejahteraan nelayan lokal, dan melemahkan kedaulatan maritim. Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2019–2024, tiga Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat—Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo, dan Sakti Wahyu Trenggono—menerapkan pendekatan kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani IUU Fishing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan IUU Fishing oleh ketiga menteri tersebut serta menganalisis konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan pendekatan yang diterapkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan resmi, jurnal ilmiah, dan publikasi organisasi internasional, yang dianalisis melalui kerangka realisme, teori analisis kebijakan luar negeri, dan state-centric theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan IUU Fishing bersifat dinamis dan berubah seiring pergantian kepemimpinan: Susi Pudjiastuti menerapkan pendekatan tegas berbasis penenggelaman kapal yang menekankan kedaulatan; Edhy Prabowo bergeser ke deregulasi ekonomi yang justru melemahkan rezim anti-IUU Fishing akibat lemahnya pengawasan; sementara Sakti Wahyu Trenggono mengusung reformasi tata kelola berbasis data melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), meski implementasinya masih menghadapi tantangan kelembagaan dan resistensi sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan IUU Fishing Indonesia bersifat state-centric, dan konsistensi kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas serta keberlanjutan tata kelola sumber daya laut nasional.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	IUU Fishing, kebijakan maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedaulatan maritim, Joko Widodo
Subjects:	Political Science and International Relations > State, The (Negara / Teori tentang negara) Political Science and International Relations > Comparative government (Pemerintahan komparatif / Perbandingan sistem politik) Thesis > Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User:	Calista Paramesti Ariefanti
Date Deposited:	27 Aug 2026 09:01
Last Modified:	27 Aug 2026 09:01
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/14062

Actions (login required)

View Item