ANALISIS KEPENTINGAN PEMERINTAH KONGO ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN KOBALT

Marawi, Celine (2025) ANALISIS KEPENTINGAN PEMERINTAH KONGO ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN KOBALT. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

[thumbnail of cover] Text (cover)
00.COVER.pdf - Accepted Version

Download (382kB)
[thumbnail of BAB I-III] Text (BAB I-III)
01.BAB I-III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (295kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
02.BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (225kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
03.BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (115kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
04.DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (131kB)

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena artisanal mining kobalt di Republik Demokratik Kongo yang menjadi sumber devisa negara sekaligus mata pencaharian jutaan masyarakat namun praktiknya penuh pelanggaran hak asasi manusia termasuk keterlibatan pekerja anak diskriminasi terhadap perempuan kerja paksa dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan pendekatan teori International Political Economy IPE, teori Marxisme, teori kepentingan konflik, dan teori kelas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa artisanal mining bukan sekadar persoalan teknis pertambangan tetapi merupakan bagian dari struktur ekonomi politik global yang timpang. Perspektif IPE menjelaskan keterkaitan antara pasar global dan kebijakan domestik, teori Marxisme menyoroti eksploitasi kelas pekerja oleh perusahaan multinasional dan elit politik, teori kepentingan menunjukkan bagaimana kebijakan negara lebih mencerminkan kepentingan elit daripada masyarakat, teori konflik menjelaskan ketegangan sosial akibat ketidakadilan distribusi kekuasaan dan sumber daya, dan teori kelas sosial menegaskan posisi subordinat penambang rakyat yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Kongo secara sadar mempertahankan artisanal mining demi kepentingan ekonomi politik baik domestik maupun internasional meskipun harus mengorbankan hak asasi masyarakatnya.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords: Artisanal mining, kobalt, hak asasi manusia, International Political Economy,Republik Demokratik Kongo
Subjects: Industrial & Manufacturing Engineering > Health, Safety, and Environment
Industrial & Manufacturing Engineering
Thesis > Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User: Celine Marawi
Date Deposited: 18 Sep 2025 03:15
Last Modified: 18 Sep 2025 03:15
URI: https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/12635

Actions (login required)

View Item View Item