PERAN KODE ETIK DALAM MEMBANGUN KULTUR ETIS INSTITUSIONAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pelaporan Penolakan Dan Penerimaan Gratifikasi)

Sitinjak, Jeklin (2026) PERAN KODE ETIK DALAM MEMBANGUN KULTUR ETIS INSTITUSIONAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pelaporan Penolakan Dan Penerimaan Gratifikasi). Tesis (S2) - thesis, Universitas Bakrie.

[thumbnail of COVER] Text (COVER)
00.COVER.pdf - Accepted Version

Download (944kB)
[thumbnail of BAB I-III] Text (BAB I-III)
01.BAB I-III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (785kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
02.BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (846kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
03.BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (105kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
04.DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version

Download (187kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
05.LAMPIRAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (414kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran kode etik dalam membangun kultur etis institusional di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), khususnya dalam praktik pelaporan penolakan dan penerimaan gratifikasi sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Kode etik diposisikan tidak hanya sebagai instrumen kepatuhan formal, tetapi juga sebagai sarana pembentukan perilaku etis yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses internalisasi kode etik di lingkungan KPK serta menilai sejauh mana nilai-nilai etika tersebut diwujudkan dalam perilaku nyata insan KPK, terutama dalam pelaporan gratifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan insan KPK, observasi non-partisipatif terhadap tren laporan penolakan dan penerimaan gratifikasi periode tahun 2022 sampai dengan Triwulan II 2025, serta studi dokumentasi terhadap regulasi internal dan data resmi KPK. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik KPK telah diinternalisasikan melalui mekanisme sosialisasi, penguatan berkala, keteladanan pimpinan (tone from the top), serta sistem penegakan etik yang terstruktur. Namun demikian, secara empiris jumlah laporan penerimaan gratifikasi masih secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laporan penolakan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma etik yang bersifat preventif (das sollen) dengan praktik perilaku etis yang terjadi di lapangan (das sein). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kode etik KPK efektif sebagai instrumen kepatuhan dan kontrol administratif, penguatan internalisasi nilai dan budaya organisasi masih diperlukan agar kode etik berfungsi secara optimal sebagai instrumen transformasi budaya etis preventif dalam membangun refleks penolakan gratifikasi di lingkungan KPK.

Item Type: Thesis (Tesis (S2) - )
Uncontrolled Keywords: Kode Etik, Kultur Etis Institusional, Gratifikasi, KPK, Pencegahan Korupsi.
Subjects: Management > Corporate Governance
Management > Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management)
Management > Organizational Behavior
Thesis > Thesis (S2)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Magister Management
Depositing User: Jeklin Sitinjak
Date Deposited: 05 May 2026 02:24
Last Modified: 05 May 2026 02:24
URI: https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/13687

Actions (login required)

View Item View Item